Penutupan Sekolah Lapang Budidaya Jamur: (Kepala Dinas Pertanian: Jamur Harapan Baru untuk Penggerak Ekonomi Masyarakat di Kota Payakumbuh)

 

Payakumbuh, 18 Juli 2024 – Sekolah Lapang (SL) Budidaya Jamur yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh di kelompok tani Solok Naur, Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat telah resmi ditutup. Acara penutupan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, Kepala Bidang Penyuluhan dan staf, Koordinator KJF, Koordinator dan Penyuluh BPP Payakumbuh Barat, Lurah Ibuh serta para peserta SL. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian memberikan arahan khusus agar usaha budidaya jamur tiram ini dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat .

Sekolah Lapang Budidaya Jamur yang digelar selama 10 kali pertemuan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam budidaya jamur tiram. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek teknis, mulai dari persiapan media tanam, proses inokulasi, perawatan, hingga panen jamur tiram yang berkualitas serta pengolahan hasil. Para peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai manajemen usaha, pemasaran, dan strategi untuk mengembangkan usaha budidaya jamur secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, dalam sambutannya pada acara penutupan, mengungkapkan betapa pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. “Kami berharap agar para peserta dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan untuk memulai dan mengembangkan usaha budidaya jamur tiram di rumah masing-masing. Dengan budidaya jamur tiram yang terampil dan efisien, kami yakin bahwa usaha ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi rumah tangga dan masyarakat.

Budidaya jamur tiram merupakan salah satu usaha pertanian yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jamur tiram dikenal sebagai komoditas yang cepat tumbuh, memiliki nilai jual yang baik, serta relatif mudah dalam pemeliharaannya. Selain itu, produk jamur tiram dapat memenuhi kebutuhan pasar baik lokal maupun regional.

Kepala Dinas Pertanian menambahkan, “Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga yang mengikuti pelatihan ini tidak hanya memiliki keterampilan untuk budidaya jamur tiram, tetapi juga memahami cara-cara untuk memasarkan produk mereka secara efektif dan kerja sama melalui kelompok tani. Dengan demikian, mereka bisa memanfaatkan peluang pasar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.”

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan akan terbentuk kelompok-kelompok usaha yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan dalam budidaya jamur tiram. Ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di daerah kita.

Penutupan Sekolah Lapang Budidaya Jamur ini merupakan langkah penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Payakumbuh Barat. Dengan keterampilan baru yang diperoleh, diharapkan para petani dapat memanfaatkan potensi budidaya jamur tiram untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi usaha-usaha pertanian yang berpotensi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Semoga pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan ini dapat diterapkan dengan baik dan membawa manfaat yang signifikan. Mari kita bersama-sama menjadikan budidaya jamur tiram sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian kita,” tutup Kepala Dinas Pertanian.

Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, diharapkan budidaya jamur tiram akan berkembang pesat di Payakumbuh Barat, memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Peningkatan Produktivitas Pertanian melalui Pompanisasi dan Irigasi Perpipaan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian melalui berbagai program inovatif. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah pengembangan sistem pompanisasi dan irigasi perpipaan. Kedua teknologi ini dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan air pertanian, terutama di daerah yang mengalami kekeringan atau memiliki sumber daya air terbatas.

Di Kecamatan Payakumbuh Barat terdapat sekitar 58 Ha Sawah yang beresiko kekurangan air karena belum adanya saluran irigasi dan sebagian sudah ada irigasi tapi sumber air tidak memadai untuk ketersediaan air terutama di musim kemarau. 

Dalam hal ini BPP Payakumbuh Barat Dinas pertanian sudah mengusulkan kegiatan pompanisasi sebanyak 5 poktan dan 1 poktan untuk kegiatan irigasi perpipaan. Alhamdulillah sudah diterima  sebanyak 4 mesin pompa ukuran slang 3 inchi lengkap dengan slang sepanjang 100 meter oleh 4 poktan yaitu poktan Rawang panjang, sikosan, solok mato aie dan poktan Saiyo. 

1. Pompanisasi: Solusi untuk Penyediaan Air

Pompanisasi adalah proses menggunakan pompa untuk mengalirkan air dari sumbernya menuju area pertanian yang membutuhkan. Kementerian Pertanian telah meluncurkan berbagai program untuk memperluas penggunaan sistem pompanisasi guna memastikan pasokan air yang konsisten untuk lahan pertanian.

Tujuan Pompanisasi Memenuhi Kebutuhan Air: 

Pompanisasi memastikan bahwa air dapat diakses oleh petani, terutama di daerah yang jauh dari sumber air alami.

Meningkatkan Luas Areal Pertanian: Dengan adanya sistem pompanisasi, lahan yang sebelumnya tidak dapat dikelola karena kekurangan air dapat diubah menjadi area produktif.

2. Irigasi Perpipaan: Efisiensi dan Efektivitas

Irigasi perpipaan adalah sistem yang menggunakan pipa untuk mendistribusikan air ke tanaman secara langsung. Metode ini lebih efisien dibandingkan dengan sistem irigasi tradisional yang sering menggunakan genangan atau saluran terbuka.

Manfaat Irigasi Perpipaan

Penghematan Air: Sistem ini mengurangi evaporasi dan perkolasi yang sering terjadi pada sistem irigasi terbuka.

Distribusi Merata: Irigasi perpipaan memungkinkan distribusi air yang lebih merata dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tanaman.

Pengurangan Erosi: Dengan mengurangi aliran air yang tidak terkontrol, sistem ini membantu mengurangi erosi tanah.

Dampak Positif

Peningkatan Produktivitas: Petani dapat menghasilkan panen yang lebih baik dan lebih stabil.

Keberlanjutan: Pengelolaan air yang efisien mendukung keberlanjutan pertanian dan melindungi sumber daya air jangka panjang.

Peningkatan Ekonomi: Dengan hasil panen yang lebih baik, pendapatan petani meningkat dan perekonomian lokal turut berkembang.

Kementerian Pertanian terus berupaya mengembangkan dan memperluas teknologi pompanisasi dan irigasi perpipaan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Melalui program-program ini, diharapkan sektor pertanian Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan lebih produktif di masa depan.

Latihan / training Penyuluh Pertanian

Latihan atau training bagi penyuluh pertanian memiliki beberapa manfaat yang penting:

Pengetahuan dan Keahlian: Training meningkatkan pengetahuan dan keahlian penyuluh dalam berbagai aspek pertanian seperti teknik budidaya, pengendalian hama penyakit, dan teknologi pertanian terkini.

Peningkatan Keterampilan Komunikasi: Melalui training, penyuluh dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dalam menyampaikan informasi pertanian kepada petani, sehingga pesan yang disampaikan lebih efektif dipahami dan diimplementasikan.

Update Informasi: Penyuluh mendapatkan informasi terbaru mengenai inovasi dan riset terkini dalam pertanian, yang membantu mereka memberikan saran yang lebih akurat dan relevan kepada petani.

Pengembangan Jaringan: Training menyediakan kesempatan bagi penyuluh untuk berinteraksi dengan sesama penyuluh, peneliti, dan praktisi pertanian lainnya, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman dan best practices.

Meningkatkan Motivasi dan Kepuasan Kerja: Penyuluh yang terlatih cenderung lebih termotivasi dan merasa puas dengan pekerjaannya karena merasa lebih kompeten dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan pertanian lokal.

Dengan demikian, investasi dalam pelatihan bagi penyuluh pertanian sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan dampaknya terhadap pembangunan pertanian secara keseluruhan.

12 rekomendasi Optimalisasi Penyuluh Pertanian dari FGD Penyuluh mau kemana? Yang diselenggarakan oleh KPPN,,,

Sinar Tani, Jakarta—Optimalisasi penyuluhan pertanian kedepan mendapatkan momentum dengan pemerintahan baru (2025-2029). Dari FGD Penyuluh Pertanian, Mau Kemana? yang digelar Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) setidaknya ada 12 aspek yang semestinya diperbaiki kedepan sebagai berikut:

1. Penyuluhan tetap di Kementerian Pertanian, dengan melakukan perubahan dalam banyak hal terkait regulasi, kebijakan, anggaran, dll. Penguatan kelembagaan penyuluhan agar berpedoman pada Perpres No 35 tahun 2022.

2. Di tingkat operasional, optimalisasi penyuluhan dapat menjadikan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) sebagai titik kegiatan (center point) pertanian dan penyuluhan pertanian, menjadikan BPP “seperti BAPPENAS” dan pelaku implementasi di tingkat kecamatan. Untuk mewujudkan BPP ideal perlu delengkapi sarana dan prasarana, data, informasi, dan SDM yang cukup.

3. Penyuluhan harus dijalankan dengan pendekatan “gerakan penyuluhan”. Penyuluhan pertanian harus mampu mengembangkan kapasitas, visi, dan komitmen untuk mengartikulasikan arah kebijakan dan program ke depan.

4. Penyuluhan pertanian perlu memberikan perhatian pada peningkatan value chain pertanian pada pengolahan, tidak hanya on farm. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan pertanian (secara luas) sebagai urusan wajib di Pemda.

5. Kedudukan penyuluh pemerintah sebagai pegawai pusat (yang diperbantukan ke daerah), agar tercapai efektivitas prorgam dan optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan secara nasional. Efektifitas mobilisasi dan administratif, serta manajemen penyuluh pertanian, seyogyanya ASN dan P3K menjadi pegawai pusat (nasional) yang diperbantukan pada pemerintah daerah.

6. Perlu dilakukan penguatan penyuluh pertanian swadaya dan swasta. KTNA telah memperkuat kapasitas dan organisasi penyuluh swadaya. Khusus untuk penyuluh pemerintah dibutuhkan pelatihan dasar. Hal ini sejalan dengan pendekatan penyuluhan pertanian baru yang perlu menggunakan pendekatan market leads extension.

7. Peningkatan peran penyuluh sangat diperlukan agar proses penyuluhan pertanian dapat berhasil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Karena itu, penyuluh pertanian perlu meningkatkan pemahaman: ilmu psikologi sosial dan dinamika kelompok, agar strategi perubahan perilaku petani dapat berhasil.

8. Penyuluhan pada hakekatnya adalah pendidikan non formal, karena itu pemerintah harus mengalokasikan anggaran secara cukup.

9. Biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian termasuk belanja pegawai diambil dari oleh pemerintah pusat. Sedangkan aset penyuluhan pertanian pertanian seperti BPP tetap menjadi aset pemerintah daerah.

10. Rebranding profesi penyuluhan. Sedang terjadi penyempitan makna “penyuluhan pertanian”, setidaknya di kalangan perguruan tinggi, padahal unsur dan pendekatan penyuluhan ada di berbagai bidang, misalnya di dalam Prodi agribisnis, dll.

11. Kedepan penyuluhan harus dijalankan secara partisipatif, yang dilakukan secara terbuka melibatkan penyuluh, pelaku utama dan usaha.

12. Penyuluh pertanian tidak hanya memberikan informasi kepada petani, tetapi juga perlu selalu menggerakkan aktivitas petani dan kelompok tani, dengan cara self fullfilling prophecy yakni keyakinan diri akan profesinya yang bermanfaat, self efficacy yakni keyakinan diri mampu berhasil dalam berusahatani.

Ketua  Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN), Prof. Dr. Bustanul Arifin, M.Sc juga menilai, ketika penyuluh pertanian menjadi pegawai daerah, bebannya menjadi terlalu berat, bahkan apa yang dikerjakan sudah melebihi tupoksinya. Penyuluh lebih banyak tugas bersifat administrasi dan menangani urusan yan`g kadang agak jauh dari tugas utamanya.

Hal tersebut menurut Guru Besar Universitas Lampung tersebut, membuat pekerjaan utama penyuluh untuk mengubah perilaku, mengembangan sumber daya manusia pertanian dan mendapingi petani kadang terlupakan. “Dampaknya kinerja usaha tani dan produktifitas pertanian kita lihat saat ini stagnan,” katanya.

Bustanul melihat, penyelenggaraan penyuluhan saat ini terhambat dan tidak efektif. Penyebabnya, ketika UU No. 23 Tahun 2014 diberlakukan, ‘rumah’ penyuluh dibubarkan.

“Kondisi penyuluh setelah adanya UU Otonomi Daerah menjadi kurang terurus, karena banyak Pemda tidak menganggap penting. Bakorluh dan Bapeluh juga hilang. Karena rumahnya tidak ada, rentang kendali Kementerian Pertanian tidak efektif dan terlalu jauh,” tuturnya.